Sistem Coretax tengah menjadi sorotan tajam setelah Menteri Keuangan, Pak Purbaya, memberikan pernyataan mengejutkan di hadapan media baru-baru ini. Dalam wawancara yang viral tersebut, Pak Purbaya secara blak-blakan mengungkap alasan mengapa masyarakat masih enggan dan malas melaporkan pajak melalui sistem yang digadang-gadang sebagai masa depan digitalisasi perpajakan Indonesia tersebut. Alih-alih mempermudah, sistem Coretax justru dinilai menjadi penghambat akibat desain yang carut-marut dan dugaan adanya kepentingan bisnis terselubung dari pihak luar.
Daftar Isi Penting
Kegagalan Desain: Mengapa Rakyat Malas Lapor?
Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa penyebab utama rendahnya partisipasi masyarakat bukan karena kurangnya kesadaran pajak, melainkan karena sistem Coretax yang “salah desain”. Beliau mengakui bahwa platform tersebut saat ini sangat tidak efisien. Pengguna mengeluhkan antarmuka (interface) yang membingungkan dan alur birokrasi digital yang berbelit-belit.
“Ini adalah enterprise publik, seharusnya dibuat semudah mungkin agar rakyat nyaman. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, penggunaan sangat sulit,” ujar Pak Purbaya. Fenomena unik pun terungkap: sistem ini mendadak “lancar jaya” hanya saat pengguna menghadap langsung ke petugas pajak di kantor pelayanan. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah sistem ini sengaja dibuat rumit agar masyarakat tetap bergantung pada bantuan manual?
Dugaan “Bisnis di Dalam Bisnis”: Kaitan Pihak Ketiga
Salah satu poin paling krusial dalam pernyataan Pak Purbaya adalah kecurigaan beliau terhadap adanya keterlibatan pihak ketiga. Beliau mencium adanya pihak luar yang sengaja menghubungkan sistem utama (back-end) dengan antarmuka pihak ketiga tertentu.
Muncul spekulasi kuat bahwa kerumitan sistem Coretax saat ini adalah sebuah “disengaja” untuk membuka celah bisnis bagi penyedia jasa perantara atau konsultan teknologi pihak ketiga. Jika sistem publik dibuat sulit, maka akan muncul pasar baru bagi pihak swasta untuk menawarkan solusi “kemudahan” dengan bayaran tertentu. Pak Purbaya dengan tegas menyatakan, “Nanti akan kita betulin,” sebagai sinyal bahwa praktik “bisnis di dalam sistem publik” ini tidak akan dibiarkan berlarut-larut.
Efisiensi yang Tergadaikan
Sebagai sebuah platform berskala nasional, sistem Coretax seharusnya mengedepankan efisiensi biaya dan waktu. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sistem ini masih jauh dari target. Ketidakmampuan sistem untuk menangani beban trafik secara mandiri tanpa campur tangan manual petugas menunjukkan adanya kegagalan fundamental dalam arsitektur teknisnya.
Pak Purbaya menekankan bahwa sebuah sistem pelayanan publik tidak boleh kalah saing dengan aplikasi komersial dalam hal kemudahan penggunaan (User Experience). “Rakyat berhak mendapatkan sistem yang simpel, bukan yang membuat mereka pusing dan akhirnya malas melapor,” tambahnya.
Langkah Tegas: Restrukturisasi Sistem Coretax
Mendengar keluhan masyarakat dan temuan internal tersebut, Kementerian Keuangan berjanji akan melakukan audit total terhadap sistem Coretax. Fokus utamanya adalah memutus rantai ketergantungan pada pihak ketiga yang tidak perlu dan mengembalikan fungsi sistem sebagai alat bantu rakyat, bukan alat pemeras atau penghambat.
Perbaikan ini mencakup:
- Penyederhanaan UI/UX: Memastikan orang awam pun bisa melapor pajak tanpa bantuan petugas.
- Pembersihan “Pihak Ketiga”: Mengaudit integrasi API yang mencurigakan antara sistem utama dengan aplikasi luar.
- Optimalisasi Server: Memastikan kelancaran akses tanpa harus datang ke kantor pajak.
Pelajaran Berharga untuk Digitalisasi Desa
Apa hubungannya dengan kita di desa? Kasus sistem Coretax ini menjadi pelajaran berharga bagi pengembangan platform seperti DesaLinks.id. Dalam membangun aplikasi publik (seperti E-SPPT atau layanan surat desa), pengembang harus mengutamakan kemudahan bagi warga.
Jika sebuah aplikasi sulit digunakan, warga akan kembali ke cara lama (manual) dan digitalisasi dianggap gagal. Pak Purbaya secara tidak langsung mengingatkan para pengembang software pemerintahan agar tidak terjebak dalam desain yang rumit demi kepentingan bisnis semata, melainkan harus murni demi pelayanan rakyat.
Kesimpulan Kritik pedas dari Menteri Keuangan Purbaya terhadap sistem Coretax adalah alarm keras bagi birokrasi digital di Indonesia. Inefisiensi dan sulitnya akses hanya akan menjauhkan rakyat dari kewajibannya. Dengan janji perbaikan total, kita berharap sistem perpajakan ke depan bisa benar-benar transparan, mandiri, dan bebas dari campur tangan pihak ketiga yang mencari keuntungan di tengah kesulitan publik.